Keberadaan Partai Nasional Demokrat

Keberadaan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) diperhitungkan partai besar yang telah mapan.Sebab Nasdem yang berpeluang ikut bertarung di pemilu legislatif (pileg) 2014 mendatang memiliki banyak kekuatan.

”Nasdem salah partai baru yang mesti diwaspadai ketika lolos untuk bertarung di pemilu 2014. Karena partai itu diisi mantan kader-kader terbaik Golkar,” kata Ketua Pemenangan Partai Golkar Sulawesi Nurdin Halid di Mamuju, Minggu (24/6). Karena itu, Nurdin Halid, meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat agar mewaspadai Partai Nasdem sebagai partai yang juga berpeluang bertarung di pemilu legislatif (Pileg) tahun 2014 mendatang.

Dia mengatakan itu di selasela acara rapat pimpinan daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulbar yang dihadiri Ketua DPD I Golkar Sulbar Anwar Adnan Saleh yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulbar. Nurdin Halid mengatakan, Nasdem menggunakan gerbong politik dengan menggunakan bekas kader Golkar. Oleh karena itu, Nasdem juga punya kekuatan yang patut diperhitungkan sehingga Partai Golkar harus mewaspadainya.

”Bukan hanya Nasdem saja yang didirikan bekas orang Golkar tetapi juga Partai Hanura yang juga juga didirikan bekas orang Golkar juga harus diwaspadai kalau Golkar ingin menang pada pemilu legislatif tahun 2014 di Sulbar,”katanya. Ia mengatakan, Golkar di Sulbar mesti terus melakukan konsolidasi partai guna memenangkan pemilu legislatif ataupun memenangkan pemilihan presiden tahun 2014, karena partai lain juga punya kekuatan.

”Bangun konsolidasi kader mulai kabupaten sampai tingkat desa kuasai dan rebut basis massa pendukung partai lain. Pertahankan suara yang sudah ada,suara yang memenangkan Partai Golkar di Sulbar pada pemilu tahun 2009,”katanya.

Rancangan Undang- Undang Pilkada

Rancangan Undang- Undang (RUU) Pilkada yang membatasi politik dinasti, mulai menimbulkan prokontra di kalangan ketua partai politik (parpol) di Sulsel. Sebagian menolak RUU tersebut disahkan dengan alasan dinilai sangat diskriminatif.

Ada juga yang mendukung DPR RI segera meloloskan aturan tersebut dengan alasan bisa memberikan ruang yang sama kepada figur yang bukan dari keturunan gubernur, bupati/ wali kota. Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Ashabul Kahfi misalnya, secara tegas menolak RUU tersebut,karena dianggap bertentangan dengan proses demokratisasi, sekaligus melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.Kalau memang keluarganya punya kompetensi yang memadai, dan itu diinginkan oleh masyarakat, kenapa mesti dilarang.Saya tidak setuju dengan RUU itu,” ungkap Kahfi kepada SINDOdi Makassar,kemarin. Wakil Ketua DPRD Sulsel itu menambahkan, seharusnya di RUU itu tidak mengatur soal larangan keluarga kepala daerah maju mencalonkan diri,melainkan yang harus dipertegas adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang kepala daerah yang sedang menjabat.

Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulsel Sanusi Ramadan juga kurang sepakat dengan RUU tersebut. Dia berpendapat, eksekutif dan legislatif seharusnya mencari cara memperbaiki sistem melalui proses kompetensi dan prestasi yang cukup. Sebab,jika sistem itu tercipta di Indonesia,maka keluarga kepala daerah atau siapa pun yang memiliki kapabilitas, integritas melalui proses komptensi dan prestasi itu,diyakini tidak akan menimbulkan masalah jika maju mencalonkan diri di perhelatan politik.

Seperti diberitakan, RUU yang draftnya mulai dibahas di DPR RI, mengatur tentang larangan keluarga kepala daerah yang ingin maju melanjutkan pemerintahan, maksimal lima tahun setelah periode berakhir. Keluarga itu, meliputi anak,istri,adik atau kakak. Tanggapan berbeda dari Ketua DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Nurhasan .Dia sepakat bila aturan itu disahkan. Alasannya, RUU tersebut bisa memberikan peluang yang sama kepada putra-putri terbaik di setiap daerah untuk ikut berkompetisi di setiap momentum politik.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Satu Daerah

Dengan mengatur sanitasi atau membudayakan hidup bersih dari buang air besar sembarangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi satu daerah di atas 10% pertahun. Bahkan akan menghindarkan masyarakat dari penyebaran penyakit menular. “Sudah banyak yang melakukan penelitian akan dampak buruk bagi perekonomian satu daerah jika akses sanitasinya buruk,” ujar Regional Coordinator Watsan Govermance Advisor, Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH) Sulsel Budi Raharjo kepada media, kemarin. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kebersihan.

“Masyarakat akan aktif bekerja jika lingkungannya bersih dan sehat. Joroknya lingkungan apalagi dengan banyak masyarakat buang air besar sembarangan memicu penyakit menular, sehingga mengurangi daya kerja dan daya saing,”ujarnya. Sulsel dengan penduduk 8,7 juta orang,menurut Budi, masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan kebersihan terutama pengelolaan tinja. Daerah yang masuk dalam daftar adalah Jeneponto,Takalar, Maros, Parepare dan bahkan Makassar di wilayah pinggiran masih banyak yang buang tinja sembarangan.

Menurut Budi Raharjo,perekonomian Sulsel bisa lebih tinggi dari 8,24% di 2011 lalu jika kesadaran masyarakat akan kebersihan ditingkatkan. Sektor pariwisata yang memiliki andil besar bagi pemasukan PAD merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan kebersihan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per April tahun ini, pariwisata Sulsel dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik memperlihatkan penurunan.

Ada banyak faktor yang mendorong turunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulsel. Ketua Association of the IndonesianTour andTravel Agencies (Asita) Sulsel Didi L Manaba walau menilai penurunan wisatawan mancanegara ke Sulsel karena faktor belum memasuki peak season atau long weekend.